• header_homepage_01.jpg
  • header_homepage_02.jpg
  • header_homepage_03.jpg

JAKARTA (IFT) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat sebanyak 185 perusahaan telah mengajukan izin pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral di Indonesia. Rudi Rubiandini, Wakil Menteri Energi menuturkan proposal pembangunansmelter meningkat pasca diterapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, sejak 6 Mei lalu.

Aturan itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sebelum Peraturan Menteri tersebut diterbitkan, jumlah perusahaan yang mengajukan rencana pembangunan smelter hanya 31 perusahaan.

“Setelah aturan itu terbit, 154 perusahaan sudah mengajukan rencana pembangunan smeltersehingga totalnya ada 185 perusahaan yang akan bangun smelter,” ungkap dia.

Rudi mengatakan pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi tambang mineral untuk meningkatkan penerimaan negara dan industri di dalam negeri. Pengolahan bijih nikel di dalam negeri misalnya, dapat mendorong  dibangunnya industri stainless steel di dalam negeri.

“Nilai tambah bijih nikel dapat menjadi 19 kali lebih besar jika diolah,” jelas dia.

Selain itu, lanjut Rudi, kebijakan hilirisasi tambang tersebut dibuat juga untuk mengendalikan ekspor mineral mentah yang terus meningkat tajam. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, realisasi ekspor bijih bauksit pada 2011 naik menjadi 40 juta ton, dari 26 juta ton pada 2010. Ekspor bijih besi naik menjadi 13 juta ton, dari 8 juta ton pada tahun sebelumnya. Sementara ekspor nikel naik menjadi 33 juta ton pada 2011, dari 17 juta tahun sebelumnya.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, menjelaskan investor yang membangun smelter mineral  akan memperoleh insentif dari pemerintah. Insentif itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah Tertentu.

Peraturan tersebut dinilai cukup mengakomodasi permintaan insentif dari sejumlah investor, antara lain diberikannya tax holiday untuk pembangunan smelter di luar Jawa. Untuk perusahaan yang  tidak mampu membangun proyek smelter sendiri, menurut Thamrin, bisa dilakukan dengan membentuk konsorsium bersama pemegang izin usaha pertambangan lainnya. Dengan demikian, pendanaan dan pemenuhan bahan bakunya menjadi lebih mudah.

Irwandy Arif, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia (Perhapi) mengatakan nilai tambah produk tambang yang diolah cukup signifikan. Dia mencontohkan bijih besi hanya dihargai US$ 50 per ton, namun jika diolah menjadi sponge iron atau pig iron bisa menjadi US$ 420 per ton.

“Selain menjadi sponge iron, bijih besi yang diolah menjadi slab atau bilet harganya bisa 15 kali lipat lebih tinggi menjadi US$ 790 per ton,” jelas dia.

Irwandy menyatakan pabrik pengolahan akan mendorong daya saing industri berbasis mineral logam. Selama ini daya saing sektor pertambangan masih rendah karena pengusaha banyak mengekspor bahan baku mineral.

Satya W Yudha, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, menilai pembangunan smeltermerupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan mulai banyaknya smelter yang akan dibangun di Tanah Air, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi barang tambang, membuka lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan penerimaan negara.

Sonny Keraf, pengamat pertambangan menuturkan penerapan kebijakan tersebut harus didukung karena 70% konsentrat tambang saat ini dikirim dan diolah di luar negeri sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan negara lain.

“Pemerintah diharapkan menyiapkan fasilitas pendukungnya seperti infrastruktur, listriknya serta insentif untuk mempercepat pembangunan smelter di Tanah Air,” tambah Sonny. (*)

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn