• header_homepage_01.jpg
  • header_homepage_02.jpg
  • header_homepage_03.jpg

Sumber : Kontan Harian

 

Sejumlah investor China yang hendak menanamkan modalnya di Tanah Air meminta pemerintah untuk tegas dalam menerapkan kebijakan program hilirisasi mineral. Pasalnya, para pengusaha tersebut merasa khawatir potensi perubahan regulasi yang tidak akan menguntungkan investor jika sudah terlanjur membangun smelter.


MS Hidayat, Menteri Periundustrian mengatakan, para pengusaha China meminta kepastian hukum di Indonesia agar investasi pembangunan unit pengolahan dan pemurnian mineral tetap menguntungkan. "Mereka meminta penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara justru tidak berubah, tetap ada pelarangan ekspor mineral mentah," kata dia, akhir pekan lalu.

Menurut Hidayat, terdapat sembilan perjanjian kerjasama antara pengusaha Indonesia dengan investor China dalam pembangunan smelter di Indonesia. Kerja sama tersebut merupakan wujud persiapan pengusaha untuk menyambut program hilirisasi mineral yang akan efektif mulai 12 Januari 2014 mendatang.

Hidayat mengatakan, umumnya, investor asal Negeri Tirai Bambu tersebut bakal mengucurkan duitnya untuk pembangunan smelter komoditas nikel dengan investasi sekitar US$ 1,1 miliar hingga US$ 1,5 miliar. Nikel merupakan jenis mineral logam yang produk akhirnya berupa baja tahan karat atau stainless steel, di antaranya untuk pembuatan sendok dan garpu yang memang dibutuhkan China.

Beberapa perusahaan Indonesia yang menggandeng China untuk membangun smelter adalah PT Sulawesi Mining Investment dan PT Bintang Delapan Investama dengan China Development Bank (CDB), Shanghai Decent Investment, China-ASEAN Investment Cooperation Fund bakal bersama-sama menggarap proyek pembangunan smelter feronikel berkapasitas 300.000 ton per tahun.

Lalu, kerja sama pabrik peleburan alumina yakni, PT Cita Mineral Investindo Tbk (Harita Group) dengan China Hongqiao Group Limited dan Winning Investment (HK) Company Limited. Serta, PT Yinyi Indonesia Mining Investment Group untuk pembangunan smelter metalik nikel berkapasitas 50.000 ton per tahun senilai US$ 1,5 miliar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Hidayat mengatakan, pemerintah tentunya akan melaksanakan amanah UU terkait pelarangan ekspor mineral mentah. Namun, dia menyampaikan, tidak menutup kemungkinan akan adanya kemudahan ekspor terbatas bagi perusahaan pertambangan yang sudah befkomitmen membangun smelter. "Ini hal yang terpisah, kemudahan ekspor sedang kami bahas bersama Kementerian Perekonomian," ujar dia
Seperti diketahui, pada 2011 silam, produksi bijih nikel nasional mencapai 32 juta ton. Tahun 2012, angkanya meningkat menjadi 40 juta ton. Muhammad Yazid

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn